PDIP dan Golkar Melunak soal RUU Pemiliu

Jakarta,Kabar Indonesia. Fraksi Partai Golkar dan PDI Perjuangan mulai melunak untuk beberapa pilihannya dalam materi krusial Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu).
Pimpinan DPR pun semakin optimistis bahwa penyelesaian RUU Pemilu akan sesuai tenggat yaitu sebelum 5 April mendatang bisa terkejar.
Sikap Golkar mengendur untuk materi alokasi kursi per daerah pemilihan, dari semula tiga sampai enam kursi per daerah pemilihan (dapil), menjadi tiga sampai delapan kursi per dapil. Sedangkan PDIP bersedia menurunkan angka ambang batas parlemen (parliamentary treashold /PT) dari semula 5% menjadi 4%.
Sikap kedua fraksi ini dikemukakan dalam Rapat Konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Kamis (22/3).
“Rapat konsultasi kali ini banyak kemajuan. Ada kehendak fraksi-fraksi mencari titik temu, karena kalau kemarin masih keukeuh dengan pilihan masing-masing, sekarang sudah bergerak mengerucut,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai pertemuan. Pimpinan DPR yang juga hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua DPR Marzuki Alie.
Selain PDIP yang bersedia menurunkan angka PT ke 4%, fraksi-fraksi menengah dan kecil pun ikut melonggar dengan menaikkan pilihannya dari 2,5% ke angka 3%.
Dengan demikian, tinggal Fraksi Partai Golkar yang masih berkukuh PT dinaikkan sampai 5%. Fraksi lain yang memilih 4% selain PDIP adalah Demokrat dan PKS. Semua fraksi saat ini sudah sepakat agar PT diberlakukan secara nasional.
Utusan Fraksi PDIP pada rapat tersebut, Arif Wibowo mengatakan, perubahan angka PT dilakukan karena pihaknya mengakomodir keinginan partai-partai menengah dan kecil.
“Kita mengakomodir aspirasi teman-teman menengah ke bawah. PT 4% masih moderat dan bisa mengakomodir kepentingan semua pihak,” kata Arif.
Sementara Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, partainya masih perlu menimbang-nimbang untuk besaran PT. “Masih membutuhkan waktu barang sehari dua hari untuk berpikir.”
Untuk sistem pemilu, saat ini tinggal ada dua pilihan yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup (memilih tanda gambar partai).
Golkar akhirnya kembali ke sistem proporsional terbuka yang memilih suara terbanyak, setelah sebelumnya sempat beralih ke sistem proporsional campuran.
Sedangkan materi tentang mekanisme penghitungan suara dan konversinya menjadi kursi masih belum mendapat titik temu. Fraksi-fraksi sepakat penghitungan kursi dilakukan habis di dapil, sedangkan rumus yang digunakan masih terbelah dua antara de visor de hont dan webster.
Priyo mengatakan, masih dibutuhkan satu kali rapat konsultasi lagi untuk setidaknya makin mendekatkan perbedaan pilihan diantara fraksi-fraksi.
Rapat konsultasi berikutnya akan digelar pada Kamis pekan depan (29/3). Dia optimis RUU Pemilu bisa diketok selambat-lambatnya pada penutupan masa sidang 5 April mendatang.
“Kita berupaya agar pilihan-pilihan semakin mengerucut. Sehingga kalaupun voting di paripurna, tidak terlalu menakitkan pihak-pihak tertentu karena pandangan-pandangannya sudah terakomodir,” kata Priyo.
Sikap optimis juga dikemukakan oleh Arif Wibowo yang juga Ketua Pansus RUU Pemilu. “Saya yakin RUU ini bisa diselesaikan tepat waktu. Pada masa persidangan ini sudah bisa kita putuskan.”
Selain empat materi krusial tersebut, untuk aturan tentang pembatasan dana kampanye dan kuota perempuan dikembalikan pada aturan di undang-undang yang lama yakni UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
Arif menambahkan, para utusan fraksi akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk melakukan simulasi secara terbuka terhadap pilihan-pilihan yang masih ada. Fraksi PAN ditunjuk sebagai motor pertemuan.
“Kita akan melakukan simulasi secara terbuka untuk mengetahui plus minus pilihan masing-masing. DIharapkan bisa mengerucutkan angka PT, sistem pemilu, alokasi kursi per dapil dan bagaimana menghitung suara menjadi kursi,” tutupnya.